Lemahnya Road Map Pendidikan Kita

Lemahnya Road Map Pendidikan Kita. Ada indikasi kurang baik dalam pendidikan kita ketika Jokowi mengganti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dari Anies Baswedan (AB) ke Muhadjir Effendy (ME). Banyak yang bertanya kepada saya mengapa AB diganti dan apa kesalahan dia ketika menjadi menteri? Jika dijawab dari perspektif politik, akan banyak timbul praduga, dari yang semestinya hingga yang tidak semestinya. Namun, jika dilihat dari konteks persoalan pendidikan kita saat ini, kesan saya ialah AB kurang baik dan kurang berani dalam menerjemahkan cita-cita revolusi mental Jokowi, terutama dari aspek pemetaan masalah kependidikan yang ada.

Lemahnya Road Map Pendidikan Kita
Ahmad Baedowi, Direktur Pendidikan Yayasan Sukma, Jakarta
Selain itu, aroma indikasi pencitraan masalah kependidikan di tangan AB terasa sekali karena problem-problem yang dikemukakan lewat media bukanlah persoalan-persoalan substantif kependidikan. Sebagai contoh, misalnya, imbauan mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Meskipun itu punya kesan baik dan humanis, itu bukanlah persoalan krusial di bidang pendidikan.
*
AB juga tak pandai mengelola isu politik pendidikan, terutama yang berkaitan dengan problem mendasar guru. Keberpihakan terhadap organisasi guru tertentu dan kurang memperhatikan organisasi lainnya bisa jadi dilihat sebagai bentuk keberpihakan dan penafian sekaligus akan peran organisasi keguruan yang telah ada dalam konstelasi politik pendidikan di Indonesia.
*
Lima masalah
*
Saya juga pesimistis terhadap ME karena aroma politiknya lebih kuat daripada kesadaran dan kebutuhan perubahan peta pendidikan di Indonesia. Namun, setidaknya saya ingin memberikan sedikit perhatian kepada Mendikbud baru, terutama tentang road map pendidikan yang mungkin bisa dilakukan dalam 3 tahun ke depan. Dalam pandangan saya, ada beberapa persoalan yang dikhawatirkan tetap tak memperoleh perhatian secara sungguh-sungguh dari Menteri Pendidikan yang akan ditunjuk Jokowi dari sisi Muhammadiyah ini. Persoalan tersebut ialah masalah (1) kebijakan ujian nasional (UN) yang tetap masih salah arah; (2) lemahnya manajemen pengelolaan dana pendidikan; (3) rendahnya kualitas guru; (4) minimnya partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan; serta (5) lunturnya karakter kebangsaan siswa kita.
*
Hampir lebih dari 12 tahun pembangunan bidang pendidikan selalu terbelenggu oleh kepentingan politik praktis yang banyak membuang anggaran, tenaga, dan pikiran. Kebijakan pembangunan bidang pendidikan sejauh ini memang cukup membingungkan para guru dan siswa di tingkat sekolah. Contohnya kebijakan UN yang selalu membawa masalah bagi struktur mental masyarakat yang ternyata tak siap menerima kegagalan. Efek dari kebijakan UN ternyata sangat dahsyat dari aspek pelemahan karakter siswa karena orientasi belajar-mengajar siswa dan guru terfokus pada kelulusan semata. Bangsa ini seperti enggan belajar tentang nikmatnya kegagalan.
*
Saya membayangkan, ME akan mengevaluasi secara ketat kebijakan soal UN. Dalam pandangan saya, eksistensi UN tetap diperlukan sebagai upaya memetakan persoalan kualitas pendidikan kita, tetapi bukan untuk penentu kelulusan seperti yang selama ini dilakukan. Kalaupun harus dijadikan sebagai standar kelulusan siswa, sebaiknya hal itu hanya berlaku bagi siswa SMA, dan bukan di level SD dan SMP.
*
Jika mengacu ke arah perubahan kurikulum, misalnya, pada tingkat SD, proses belajar-mengajar lebih banyak menggarap aspek afeksi dan psikomotorik siswa dengan lebih dari 80% sehingga penilaian kognisi siswa belum dominan dan ini tidak memerlukan evaluasi secara nasional. Pada tingkat SMP, aspek afeksi dan psikomotorik juga masih memperoleh ruang yang lebih banyak, yaitu sekitar 50%-60% dari struktur kurikulum yang ada sehingga lagi-lagi evaluasi jenis high-stakes yang mengandalkan kognisi siswa belum terlalu dibutuhkan. Evaluasi kognitif baru akan dilakukan secara ketat pada level SMA karena proses tumbuh-kembang kognitif siswa sudah semakin baik serta karakter siswa telah terbentuk di level SD dan SMP.
*
Persoalan kedua, yaitu lemahnya manajemen pengelolaan anggaran pendidikan yang dapat dilihat dari amburadulnya skema implementasi dana BOS yang diduga menjadi praktik korupsi birokrasi pendidikan kita secara terstruktur, sistematis, dan masif. Penggunaan single-account sekolah yang terkoneksi secara ketat dengan sistem perbankan kita patut dilakukan Jokowi-JK, yaitu mengontrol setiap detail penggunaan anggaran secara ketat yang dapat dilakukan siapa saja. Jika mengaca pada apa yang saya lakukan di Sekolah Sukma Bangsa, penggunaan dana BOS selalu disertai proposal yang ditulis guru dan kepala sekolah berdasarkan keranjang aktivitas (bracket activities) belajar-mengajar yang telah disepakati aturan mainnya.
*
Ketiga, rendahnya kualitas guru ternyata tak berbanding lurus dengan upaya peningkatan kesejahteraan guru melalui program sertifikasi guru. Program sertifikasi guru perlu dievaluasi secara ketat, terutama menyangkut upaya peningkatan kompetensi profesional, pedagogis, kepribadian, dan kompetensi sosial. Dengan membangun sistem yang terintegrasi secara ketat di tingkat sekolah melalui sistem informasi manajemen sekolah online (Sisto) seperti di Sekolah Sukma Bangsa, performansi kompetensi guru dapat dilacak berdasarkan aktivitas harian mereka.
*
Keempat, minimnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan terlihat dari bagaimana pemerintah selama ini meletakkan dewan pendidikan nasional hingga komite sekolah. Dewan pendidikan nasional sebagai lembaga independen tak pernah terbentuk, sementara komite sekolah masih terlihat memiliki peran yang sama seperti POMG dan BP3 yang hanya menjadi ‘stempel’ kepala sekolah dalam melakukan praktik-praktik manipulatif pengelolaan biaya operasional sekolah. ME perlu memasukkan bujet peningkatan peran serta masyarakat ke dalam skema pemberdayaan sekolah sebagai institusi kunci terjadinya perubahan struktur mental budaya masyarakat.
*
Terakhir, kelima, lunturnya karakter kebangsaan siswa kita merupakan konsekuensi logis dari salahnya kebijakan pengaturan kurikulum beserta aturan turunnya yang menjadikan proses belajar-mengajar kehilangan kegembiraannya. Belum lagi tantangan IT yang merasuk lebih cepat daripada kreativitas guru ke dalam benak siswa sehingga siswa kita menjadi rentan terhadap beragam bentuk cybercrime yang tidak bertanggung jawab, seperti penyebaran pornografi dan kekerasan. Pendek kata, diperlukan pembiayaan pendidikan dengan sekolah sebagai unit cost analysis-nya.
*
Jika ME bisa menjadi penafsir yang genius dari jargon revolusi mental Jokowi, usaha yang sungguh-sungguh dan sangat serius untuk mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap dunia pendidikan harus dimulai dengan keberanian mengubah struktur anggaran berdasarkan 5 isu tersebut. Kelima persoalan itu harus diprogramkan secara cerdas dan bertanggung jawab karena pendidikan bukan sebatas membentuk karakter melalui jargon revolusi mental, melainkan lebih jauh, yaitu bagaimana mengevaluasi sekaligus mengkritik setiap kebijakan pendidikan yang antisosial dan antiperubahan.
*
Pendidikan harus memiliki road map jelas dan komprehensif, mulai desain perencanaan yang detail hingga proses implementasi yang bisa diukur. Selain itu, mentalitas budaya birokrasi pengelola pendidikan jelas harus menjadi sasaran utama perubahan. Dalam keterbatasan waktu yang hanya 3 tahun, target utama ME harus difokuskan untuk mengubah perilaku masyarakat, bukan hanya ingin mengubah cara pandang. Caranya ialah dengan mengubah struktur anggaran Kemendikbud yang berorientasi pada kelima masalah tersebut secara cerdas dan bertanggung jawab.
*
Penulis: Ahmad Baedowi, Direktur Pendidikan Yayasan Sukma, Jakarta
Ref: SekolahPermata.com | Koalisi Reformasi Pendidikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *